Politisi PDI-P: Tak Perlu Mengadu Panglima TNI Yang Baru Dan Lama

Charles Honoris PDI Perjuangan

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan rotasi yang dilakukan Panglima TNI sebelumnya tidak perlu dipermasalahkan.

Ia yakin, Hadi punya pertimbangan matang sebelum menganulir keputusan yang dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo itu.

“Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk bisa menjalankan roda organisasi TNI secara optimal,” kata Charles kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2017).

Charles mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki metodologi dan cara kerja sendiri dalam memimpin. Oleh karena itu, menurut dia, wajar saja jika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, selama hal itu tidak melanggar aturan.

Baca juga : AS Sudah Kehilangan Kredibilitas

“Jadi, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama,” kata Politisi PDI-P ini.

Charles meminta semua pihak untuk membiarkan Gatot pensiun dengan tenang tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI.

Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Baca juga : AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan, keputusan mutasi tersebut diambil atas dasar kebutuhan dan tantangan organisasi.

Sumber : Kompas

AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai melanggar hukum internasional karena memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia pun diminta bersikap tegas atas sikap AS itu.

“Tindakan Presiden Trump mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel melanggar hukum internasional dan membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah,” kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris kepada detikcom, Kamis (7/12/2017).

Dikatakannya, Dewan Keamanan PBB dalam beberapa dekade terakhir sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Yerusalem ilegal.
“Sebuah Resolusi DK PBB itu final dan mengikat bagi seluruh negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat,” kata Charles.

Charles menyebut DK PBB pernah mengeluarkan Resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang termasuk Yerusalem.

Baca juga : Anggota Komisi I Apresiasi Jokowi Tunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI

“Lalu ada Resolusi 476 DK PBB tahun 1980 dimana PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan seluruh negara anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Yerusalem. Buntutnya tidak ada satu negara pun hari ini yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem,” tegasnya.

“Pemerintah RI harus segera mengutuk langkah AS yang memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Israel,” sambungnya.

Di dalam forum PBB, Indonesia diminta harus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi DK PBB terkait Yerusalem bisa ditegakkan. Bahkan, lanjut Charles, Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi sebuah resolusi dalam forum Sidang Umum PBB yang menegaskan kembali bahwa Yerusalem bukan Ibu Kota Israel.

“Langkah terakhir Trump ini sangat membahayakan proses perdamaian yang sudah diupayakan selama puluhan tahun. Bahkan ini bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap membajak isu Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme,” kata Charles.

Sumber : Detik

Anggota Komisi I Apresiasi Jokowi Tunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo memilih Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

Hadi akan menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

“Keputusan itu sudah mengacu pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa posisi Panglima TNI sebaiknya dijabat secara bergantian dari tiap-tiap matra, yang sedang atau menjabat kepala staf angkatan,” ujar Charles melalui pesan singkat, Senin (4/12/2017).

Keputusan Presiden tersebut dinilai sebagai langkah cepat dalam menjawab tantangan dan kebutuhan mendesak soal pertahanan negara.

Baca juga : Menyangkut Keamanan Negara, UU Perlindungan Data Pribadi Dibutuhkan

Charles berharap, Hadi dapat melanjutkan agenda reformasi di tubuh TNI dan TNI menjadi semakin profesional dalam menjalankan tugasnya.

“TNI harus selalu sigap dalam menjawab setiap perubahan yang terjadi begitu cepat seperti geopolitik, geoekonomi, geostrategi kawasan dan persaingan global. Publik juga berharap agar pemerintahan Jokowi bisa segera merealisasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Charles.

Jelang tahun politik 2018 dan 2019, Charles sekaligus berharap agar Hadi dapat memastikan netralitas TNI.

Komisi I DPR selanjutnya akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Hadi. Namun, ia belum dapat memastikan jadwalnya. Pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Sumber : Kompas

Politikus PDIP Minta Polri Bongkar Jaringan Lain Setelah Saracen

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta kepolisian membongkar jaringan penyebar isu SARA lainnya yang serupa dengan grup Saracen. Dia mengatakan masih ada puluhan ribu situs hoax yang digunakan untuk penyerangan terkait pemilu.

“Saya mendapatkan informasi bahwa ada jutaan akun dan puluhan ribu situs hoax yang sudah disiapkan untuk menghadapi perhelatan politik di tahun 2018 dan 2019,” ujar Charles dalam keterangan tertulis, Jumat (25/8/2017).

Charles menuturkan hal tersebut dapat mengancam persatuan bangsa karena bisa memecah belah suara rakyat.

“Tentunya hal ini dapat mencederai iklim demokrasi yang sehat menjelang pilkada dan pemilu, dan lebih lagi mengancam persatuan bangsa,” kata Charles.

Baca juga: Charles PDIP Apresiasi Polri Tangkap Sindikat Saracen

Politikus PDIP itu meminta Polri bisa mengungkap dan menangkap jaringan-jaringan lainnya. Sebab, menurut Charles, penyebaran hoax dan ujaran kebencian adalah pelanggaran pidana yang mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Oleh karena itu, saya berharap Polri terus melanjutkan pengungkapan dan penangkapan jaringan-jaringan lain yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoax di media sosial,” ucapnya.

Menurut Charles, ujaran kebencian dapat memicu konflik horizontal. Juga memperbanyak masyarakat melakukan radikalisme, bahkan aksi terorisme.

“Oleh karena itu, ujaran kebencian harus kita lawan bersama. Ditunggu pengungkapan dan penangkapan selanjutnya,” tutur Charles.

Sebelumnya, polisi menangkap tiga pelaku berinisial JAS, MFT, dan SRN. Mereka dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 22 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan/atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara.

Kepolisian menyebut kelompok Saracen sering menawarkan jasa untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah.

Sumber: Detik

Anggota Komisi I Sindir Ketua Pansus RUU Anti Terorisme ‘Lelet’

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris menyinggung Ketua Pansus Muhammad Syafi’i yang menghambat proses pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Anti Terorisme. Charles yang juga anggota Pansus RUU Anti Terorisme memohon maaf karena DPR belum memenuhi harapan publik.

“Kalau bicara jujur memang masih panjang, kalau bicara selesainya masih lama,” kata Charles melalui pesan singkat, Kamis (1/6/2017).

Charles tidak heran apabila lembaga survei menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat itu sebagai institusi yang paling tidak dipercayai oleh publik saat ini.

“Saya mohon maaf, karena setelah bom Kampung Melayu yang menjadi atensi publik tertuju pada pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme yang sedang dibahas di DPR, ada Pansus yang sudah membahas RUU Terorisme yang sudah bekerja kurang lebih setahun,” kata Charles.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu melihat Syafi’i tidak layak menjadi Ketua Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme. Karena, mungkin saja menghambat kerja-kerja pansus sehingga sampai hari ini pembahasan masih jauh dari selesai.

“Kita lihat‎ Romo Syafi’i yang menjadi Ketua Pansus statemen-statemennya kontraproduktif. Saya ingat dalam kunjungan pansus terorisme ke Poso, Ketua Pansusnya menyampaikan bahwa sebetulnya yang teroris disini bukan Santoso, tapi polisi yang teroris,” kata Charles.

Ia khawatir Ketua Pansus itu punya ideologi lebih dekat kepada pelaku teror dibanding sebagai Ketua Pansus yang membahas Undang-undang Tindak Pidana Terorisme.

“Tapi sudah lah itu dinamika di DPR, karena posisi pimpinan itu dilakukan oleh fraksi-fraksi dan kebetulan Fraksi Gerindra mendapat posisi ketua pansus dan sudah jadi hak fraksi tersebut untuk mengutus yang dipercaya ‎duduk sebagai ketua pansus,” imbuh Charles.

Baca juga: ( Persepsi Publik Terhadap TNI Jadi Taruhan )

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) tidak ingin pemerintah mendikte pembahasan RUU Anti Terorisme. Ketua Pansus RUU Anti Terorisme Muhammad Syafi’i mengatakan pihaknya bekerja secara cepat untuk menyelesaikan RUU tersebut.

“Ya kita berjalan ‎tetap marathon, tidak pernah melalai-lalaikan. Cuman kita juga tidak mau didikte. Jangan gara-gara kita didikte sehingga pembahasan menjadi amburadul gitu,” kata Syafi’i di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Baca juga : ( Anggota Komisi I: Pelibatan Militer Terkait Terorisme Cukup Diatur UU TNI )

Politikus Gerindra itu menuturkan pihaknya sudah menyelsaikan 60 persen total dari ‎total daftar inventaris masalah dalam RUU ini. Syafi’i tidak ingat pembahasan apa saja yang telah disetujui. Namun, masih terdapat perdebatan pada sejumlah isu krusial.

“Yang belum, definisi, masa penahanan, itu yang paling krusial. Itu belum final. Lalu pelibatan TNI. Kemudian sudah disepakati tapi konstruksinya masih dibuat, itu mengenai penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),” kata Syafi’i.

Sumber : Tribunnews

KSAU Baru Dinilai Paham Visi Misi Jokowi

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris

Presiden Joko Widodo resmi melantik Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang baru, Rabu, 18 Januari 2017. Hadi Tjahjanto menggantikan Marsekal TNI Agus Supriatna yang akan masuk masa pensiun.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai KSAU menggantikan Marsekal Agus Supriatna tepat, karena rekam jejak Hadi yang baik. Termasuk, rekam jejak Hadi sebelumnya sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan.

“Pasti beliau memahami kondisi alutsista TNI saat ini. Karena, dua tahun terakhir, berbagai kecelakaan pesawat terbang mengharuskan TNI AU untuk segera melakukan reformasi manajemen alutsista,” kata Charles, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Kemudian, Marsekal Hadi juga dinilai memahami visi misi Presiden Jokowi terkait peningkatan kapasitas pertahanan udara. Hal itu karena pengalaman Hadi Tjahjanto yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden Jokowi.

“Pengalaman Marsekal Hadi sebagai mantan Sesmilpres juga tentunya membawa nilai tambah bagi kepemimpinan beliau di TNI AU,” kata Charles.

Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini juga sepakat dengan visi dari KSAU yang baru terkait peremajaan pesawat atau alat utama sistem persenjataan.

“Kami tentunya sependapat dengan keinginan beliau untuk tidak lagi menerima hibah, tetapi melakukan peremajaan pesawat dengan pesawat baru,” ujar Charles.

Sumber : VIVA

Jangan Jadikan Pesawat Sebagai Peti Mati Prajurit

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta investigasi komprehensif terkait pengelolaan dan perawatan pesawat terbang.

Hal itu dikatakan Charles menanggapi musibah jatuhnya Pesawat Hercules di Wamena, Papua.

Charles mengingatkan dalam setahun terakhir insiden kecelakaan yang melibatkan pesawat TNI baik itu penumpang maupun pesawat tempur sudah terjadi setidaknya lima kali.

“Prajurit TNI itu dilatih dan dididik untuk menghadapi ancaman dan musuh NKRI, bukan untuk mati karena kelalaian institusi. Jangan jadikan pesawat dan alutsista sebagai peti mati prajurit kita,” kata Charles melalui pesan singkat, Selasa (20/12/2016).

Politikus PDIP itu mengakui pesawat Hercules yang jatuh di Wamena sudah tua karena pabrikan tahun 1964.

Tetapi, kata Charles, bukan berarti usia pesawat tersebut membuatnya tidak aman untuk diterbangkan.

Hercules usia seperti itu masih banyak digunakan di berbagai negara dengan optimal, dengan catatan perawatannya baik.

“Selain memang adanya keterbatasan anggaran untuk pembelian pesawat baru, ada antrian yang harus dilewati untuk pengadaan pesawat angkut militer baru,” kata Charles.

Pascakecelakaan Hercules di Medan beberapa waktu yang lalu, Charles mendapatkan informasi bahwa dari 24 unit pesawat Hercules yang dimiliki Indonesia hanya 11 yang dalam kondisi siap terbang.

Kemudian dari total 50 pesawat angkut yang dimiliki hanya 24 unit yang bisa terbang.

“Ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI AU terkait perawatan dan pengelolaan pesawat terbang TNI,” kata Charles.

Charles meminta TNI harus melakukan investigasi komprehensif terkait perawatan dan pengelolaan skuadron pesawat miliknya.

“Harus ada reformasi pengelolaan alutsista di tubuh TNI,” katanya.

Terkait kebijakan anggaran 2017, Charles mengakui TNI AU paling kecil.

Dari rencana anggaran Rp108 triliun matra udara hanya mendapat alokasi Rp13,8triliun.

Fraksi PDI Perjuangan, kata Charles, terus mendorong agar anggaran pertahanan dari tahun ke tahun terus meningkat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan riil sektor pertahanan.

“Kita mendukung penuh pemerintah menaikkan anggaran pertahanan sampai 2019 sebesar Rp250 triliun,” kata Charles.

Sumber : Tribunnews

Charles Honoris: PDIP Sudah Minta Ahok Lebih Bijaksana Dalam Berbicara

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris

PDI Perjuangan meminta bakal calon gubernur yang diusungnya, Basuki Purnama atau Ahok, lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Permintaan PDIP ini sudah beberapa kali disampaikan kepada Ahok, yang terakhir menyangkut polemik “Surat Al Maidah 51”.

“Menegur sih tidak ya, tetapi dalam beberapa diskusi kami meminta kepada Ahok untuk lebih hati-hati, lebih wise(bijaksana) dalam menyampaikan perkataan,” kata politikus PDI Perjuangan yang menjabat Bendahara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Charles Honoris, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/10).

Charles mengakui permintaan itu disampaikan beberapa politikus PDIP langsung kepada Ahok. PDIP menyadari bahwa banyak hal-hal sensitif yang mesti dijaga oleh Ahok, apalagi memasuki masa kampanye politik Pilkada Jakarta.

“Tidak hanya soal polemik Al Maidah, tetapi juga banyak isu lain. Maklumlah ini kan lagi mau Pilkada, jadi banyak isu yang mesti didiskusikan,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Soal tudingan menghina Al Quran dan Islam, Charles menilai tidak semua publik menganggap Ahok melakukan hal terlarang itu. Pernyataan Ahok mengenai Surat Al Maidah 51 pun masih menimbulkan multi interpretasi.

“Sebetulnya ini masih kontroversi, banyak interpretasi di masyarakat. Memang ada yang tersinggung, tetapi ada juga yang biasa saja. Kami menjaga, daripada menimbulkan kontroversi lebih baik Ahok berhati-hati,” katanya.

“Banyak hal sensitif, harus lebih hati-hati sampaikan pendapat,” tambah Charles.

Sumber : RMOL

DPR Terus Kawal 7 WNI Disandera Pulang Selamat

DPR akan terus mendampingi keluarga warga Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina melalui crisis center bentukan pemerintah.

“Biar komunikasi terus bisa intens terhadap keluarga mereka yang disandera. Selain itu kami juga akan terus mengawal sampai tujuh sandera dibebaskan,” kata anggota Komisi I DPR, Charles Honoris saat mendampingi istri korban sandera, Dian Megawati Ahmad di kantor perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Sejauh ini, menurut Charles diplomasi yang dilakukan pemerintah terhadap pembebasan sandera sudah all out dan berada jalurnya. Namun demikian, lanjut Charles, Komisi I DPR tetap akan terus membantu pemerintah agar tujuh anak buah kapal Tugboat Charles 001 pulang dengan selamat.

“Kita juga memastikan pemerintah jangan lalai. Apapun infornasi korban sandera sangat berarti. Kita akan kawal agar kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan keluarga korban berjalan dengan baik,” demikian Charles.

Sumber : RMOL

Santoso Tewas, Jenderal Tito Lunasi Janji

Charles Honoris, Anggota Komisi I DPR RI

Kematian gembong teroris Pemimpin Kelompok Mujahid Indonesia Timur, Santoso, menjadi torehan prestasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dengan dilumpuhkannya Santoso, Jenderal Tito melunasi janjinya saat menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Janjinya sewaktu menjadi Kepala BNPT, menangkap dan meringkus Santoso hanya menunggu waktu saja. Hari ini, janji itu sudah terealisasi,” kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris, Selasa (19/7/2016).

Politikus PDIP ini menambahkan, tewasnya Santoso juga bukti adanya kerja sama yang apik antara TNI, Kepolisian, dan BNPT. Sejak Januari 2016, Operasi Tinombala membuat kelompok Santoso kian melemah dan terdesak.

“Kami mengapresiasi aparat keamanan atas keberhasilannya melumpuhkan Santoso. Ini jelas prestasi yang membanggakan. Dengan tertembaknya Santoso, tentu akan membuat jaringan teroris ini tercerai berai dan kocar-kacir,” kata Charles.

Charles meyakini, Pesiden Joko Widodo tidak salah memilih Kapolri. Ia berharap, koordinasi dengan institusi lain semakin diperkuat dalam operasi-operasi memberantas kelompok teroris yang masih mengancam keamanan nasional.

“Ini akan lebih memudahkan aparat keamanan untuk memberangus secara total sisa-sia kelompok teroris ini,” pungkas Charles.

Sumber : Metrotvnews